MPR Sebagai Penjaga Konstitusi: Pilar Demokrasi yang Tak Boleh Ditinggalkan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai penjaga konstitusi pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa MPR merupakan “garis pertahanan terakhir” dalam memastikan konstitusi tetap terjaga dan tidak disalahgunakan. Pesan ini bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi pengingat bahwa MPR memiliki posisi penting dalam menjaga marwah demokrasi di Indonesia.

Sejarah Lahirnya MPR dalam Sistem Ketatanegaraan

MPR didirikan berdasarkan UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi negara. Pada awalnya, MPR berperan sebagai lembaga yang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun, setelah reformasi 1998 dan serangkaian amandemen UUD, peran MPR mengalami perubahan signifikan.

Kini, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi tetap memiliki fungsi strategis, antara lain:

• Mengubah dan menetapkan UUD.

• Melantik Presiden dan Wakil Presiden.

• Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai konstitusi.

• Menjaga nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

👉 Untuk mempelajari sejarah lengkap peran MPR, Anda bisa membaca di Antara News.

Mengapa MPR Disebut Penjaga Konstitusi?

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa penjaga yang tegas, konstitusi bisa disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Di sinilah MPR memegang peran vital.

Beberapa alasan MPR disebut sebagai penjaga konstitusi antara lain:

1. Kewenangan Amandemen UUD
   Hanya MPR yang memiliki kewenangan sah untuk mengubah atau menetapkan UUD 1945.

2. Legitimasi Demokratis
   Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD, sehingga mewakili seluruh rakyat Indonesia.

3. Stabilitas Politik
   MPR menjaga agar konstitusi tidak menjadi alat politik yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

Tantangan MPR dalam Menjalankan Peran

Meski memiliki kedudukan penting, MPR juga menghadapi berbagai tantangan:

• Minimnya Pemahaman Publik
  Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya fungsi MPR setelah reformasi.

• Politik Praktis
  Tekanan politik dari partai-partai sering kali membuat peran MPR dipersepsikan tidak independen.

• Kebutuhan Modernisasi
  Di era digital, MPR dituntut untuk lebih terbuka, transparan, dan mampu mengedukasi masyarakat.

👉 Bacaan menarik soal peran lembaga negara bisa Anda temukan di Bahran.id.

Upaya MPR Menjaga Marwah Konstitusi

Dalam beberapa tahun terakhir, MPR telah melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya:

1. Sosialisasi Empat Pilar
   MPR aktif menggelar sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ke berbagai daerah.

2. Dialog Kebangsaan
   Melalui dialog kebangsaan, MPR berusaha mengedukasi masyarakat agar memahami makna konstitusi.

3. Kolaborasi Akademik
   MPR menggandeng universitas, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penelitian untuk memperkuat literasi konstitusi.

Perspektif Pro dan Kontra

Pihak yang Mendukung

Mereka berpendapat bahwa MPR memang layak disebut penjaga konstitusi karena memiliki legitimasi formal. Tanpa MPR, perubahan konstitusi bisa menjadi liar dan tidak terkendali.

Pihak yang Meragukan

Sebagian kalangan menilai peran MPR pascareformasi cenderung berkurang. Ada anggapan bahwa fungsi penjaga konstitusi bisa diperankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) secara lebih efektif.

Namun, penting dipahami bahwa MK berperan menafsirkan konstitusi, sedangkan MPR berwenang menetapkan atau mengubahnya. Dengan kata lain, keduanya memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi.

Sudut Pandang E-E-A-T dalam Peran MPR

1. Experience (Pengalaman)
   Selama lebih dari 80 tahun, MPR telah melewati berbagai fase perubahan politik dan hukum di Indonesia.

2. Expertise (Keahlian)
   MPR memiliki pakar hukum tata negara, anggota parlemen, dan akademisi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan.

3. Authoritativeness (Kewenangan)
   Sebagai lembaga konstitusional, MPR memegang otoritas sah untuk menjaga keberlakuan UUD 1945.

4. Trustworthiness (Kepercayaan)
   MPR berusaha menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan sosialisasi.

Peran MPR di Masa Depan

Agar tetap relevan di era modern, MPR perlu melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

• Meningkatkan literasi konstitusi di kalangan generasi muda.

• Menggunakan teknologi digital untuk memperluas jangkauan sosialisasi.

• Memastikan bahwa setiap keputusan MPR dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Peran MPR bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

Kesimpulan

Sebagai penjaga konstitusi, MPR memiliki tugas mulia untuk memastikan UUD 1945 tetap relevan dan dijalankan sesuai semangat demokrasi. Tantangan ke depan semakin besar, tetapi dengan legitimasi kuat dan dukungan rakyat, MPR bisa tetap menjadi benteng terakhir konstitusi Indonesia.

👉 Untuk bacaan politik dan hukum yang lebih mendalam, Anda dapat mengunjungi bahran.id.

Penutup

Demokrasi Indonesia tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga yang menjaga konstitusi. MPR adalah salah satu pilar utama yang memastikan bahwa hukum dasar negara tetap kokoh, meski zaman terus berubah. Dengan demikian, peran MPR sebagai penjaga konstitusi bukan hanya simbol, tetapi realitas yang harus terus diperkuat.